Oleh: Ferdinan Sihombing, S.Kep., Ners, M.Kep | 14 April 2010

NASIB MANTRI MISRAN


Seorang rekan sejawat saya (sebetulnya senior, bahkan guru saya) menulis demikian dalam blognya (http://franciscasri.wordpress.com):
Berita detiknews.com hari ini (10 april 2010) memuat: seorang mantri yang bertugas sebagai kepala puskesmas pembantu di pedalaman kalimantan dijatuhi pidana karena membuat resep obat daftar G.Pidana dijatuhkan karena ybs bersalah melakukan praktik selayaknya dokter. Mantri tsb- Misran – mendapatkan “pembelaan” melalui berbagai pendapat dari sekretaris dinas kesehatan bersangkutan yang juga seorang dokter,sampai kriminolog dan pengamat kesehatan. Melalui tulisan ini saya ingin berbagi pendapat, dan minta tolong kepada mereka yang punya kapasitas untuk menterjemahkan UU ke dalam peraturan pelaksanaannya bahwa ada 3 jenis kewenangan:
1. kewenangan yang didapat karena keahlian (authority by expertise),
2. kewenangan yang didapat karena posisi (authority by position),
3. kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation)
Pada kasus ini, pastilah jenis kewenangan yang pertama tidak berlaku bagi dirinya karena Pak Misran bukan dokter – dan untuk itu dia dipidanakan, tetapi ada dua jenis kewenangan yang lain yang menurut saya dapat diberlakukan dalam kasus ini yaitu kewenangan yang didapat karena posisi yang disandang, dalam konteks ini ybs sebagai kepala puskesmas pembantu yang memang harus mengambil alih tanggung jawab apabila dokter tidak ada di area/ditempat; dan jenis kewenangan ketiga yaitu kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation), dalam kasus ini yang bersangkutan bekerja dipedalaman kalimantan yang menurut sekretaris dinas kesehatan setempat memang ditempatkan disana sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena ketiadaan dokter. Nah ini betul-betul situasional sehingga jenis kewenangan ketiga harus diberlakukan,apalagi pemda dan dinas kesehatan setempat menyatakan bahwa ini adalah kondisi yang dihadapi di daerah pedalaman. Satu hal yang saya ingin titipkan kepada sekretaris dinas kesehatan setempat,atau mungkin juga ditempat lain, dalam hal perawat diberi tugas diluar konteks bidang keahliannya mereka harus diberikan perlindungan untuk dapat menjalankan peran dengan kewenangan karena posisi yang disandang atau kewenangan situasional melalui SPO sebagai bekal. Karena kasus ini sedang kasasi, saya ingin minta tolong PPNI dengan kapasitasnya,untuk memberi informasi kepada para pengambil keputusan tentang ketiga jenis kewenangan ini untuk menjadi pertimbangan.

Lalu demikian ini tanggapan saya:
Saya sudah berusaha membaca berbagai artikel terkait kasus Bapak Misran ini, terus terang sangat minim yang saya dapatkan. Ibu, sistem hukum di kita lebih menganut faham yang dikenal sebagai Legisme yaitu bahwa hukum adalah undang-undang, apa yang tidak sesuai dengan undang-undang (serta peraturan di bawahnya sesuai hirarki perundang-undangan) dinyatakan sebagai melanggar hukum. Apa yang mau saya sampaikan adalah sesungguhnya bahwa sejawat kita ini nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (baik 36 th 2009 maupun 29 th 2004).
Yang menarik adalah bahwa saya mendapatkan informasi bahwa ybs pernah dibui sebelumnya dengan kasus yang sama (untuk hal ini saya no comment!).
Ibu mengatakan ada 3 jenis kewenangan yaitu:
1. kewenangan yang didapat karena keahlian (authority by expertise),
2. kewenangan yang didapat karena posisi (authority by position),
3. kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation)
Kita sependapat tentang no.1. Tentang no.2 sesungguhnya masih harus dicermati kembali. Sebagai kepala pustu tentu yang melekat adalah kewenangan dari sisi manajerial bukan fungsional yang nyata-nyata beliau bukanlah expert-nya (no.1). Bahwa kewenangan yang diperoleh karena situasi juga kurang berlaku bagi beliau. Biasanya kewenangan ini timbul dalam situasi yang ’emergency’. Mohon maaf bahwa memberikan obat daftar G untuk batuk pilek ataupun tindakan sirkumsisi, masih tidak terlihat unsur emergency-nya!
Hal yang dapat menolong sejawat kita ini adalah bila betul dan dapat dibuktikan bahwa;
1. Beliau sungguh tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan undang-undang (meskipun sulit sebetulnya, apalagi bila beliau pernah didakwa dengan kasus yang sama sebelumnya!)
2. Ada SK (Surat Keputusan) dari atasannya yang mengangkat sebagai Kepala Pustu atau Uraian tugas (tertulis) yang menyebutkan bahwa beliau oleh atasannya diberikan kewenangan-kewenangan tersebut (sesuai pernyataan sekretaris dinas kesehatan setempat bahwa beliau memang ditempatkan di sana sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena ketiadaan dokter).
Hukum di Indonesia memang juga tidak sempurna dan kadang mengabaikan situasi yang ada. Suatu kali Hakim Agung Bismar Siregar pernah harus memutuskan apakah kasus penyuapan bukan dengan uang atau benda/barang, melainkan dengan menggunakan -maaf- perempuan sebagai termasuk tindakan penyuapan atau tidak, kebetulan ketika itu tidak diatur dalam peraturan perundan-undangan yang ada. Beliau secara arif memutuskan bersalah dan bahwa tindakan menghadirkan seorang perempuan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi kebijakannya tergolong sebagai penyuapan. Bila putusannya adalah tidak bersalah tentu dapat dibayangkan efeknya untuk kemudian hari. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa -mudah-mudahan- hakim juga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan bijaksana tentang keterbatasan alam dan geografis yang menjadi alasan seorang mantri desa berpraktek sebagai ‘dokter’. Karena kalau tidak, banyak mantri di berbagai pelosok tanah air akan terjerat dengan cara yang sama. Tapi ngomong-ngomong Pak Misran tercatat sebagai anggota PPNI gak ya?🙂


Responses

  1. yth Rekan… Boleh saya minta no Kontak Pak Mantri Misran… Dan kira2 apa yang bisa kita lakukan untuk membantu… Bila mungkin baiknya kita melakukan penggalangan untuk membantu Beliau.. Tks..

  2. mmm… seperti buah simalakama.. pasiennya di tolong salah, tidak di tolong juga salah… jadi? siapa yang salah??

  3. sejawat andaners, kalau mau dilakukan root cause analysis (rca) ujung2nya juga kesalahan sebetulnya ada pada pemerintah republik anda ini, yang lemah dalam sistem dan gagal menerapkan pembangunan yg merata di seluruh pelosok tanah air.

  4. Sebenarnya masalahnya di regulasi (satu bukti lagi betapa urgentnya UU Keperawatan). Coba bandingkan dengan kasus Ibu Hj. Rabiah ‘Suster Apung” yang ‘mengaku’ ke publik bahwa ia menolong pasien dengan cairan infus kadaluarsa…nah sampai sekarang kan tidak ada yang menggugat malah dapat EAGLE AWARD. Jadi persoalannya adalah dengan cara apa kita memandang, untuk kasus Pak Misran sudah ada tendensi di balik itu. Maju terus Perawat Indonesia. REWAKO.

    • @saldy: tks kunjungannya. kapan2 saya kunjung balik. Tendensi Pak Misran maksudnya-kan? Yang mungkin tak semurni sr. Apung…🙂. Setuju ttg UU Kep ! Hanya saja progressnya kurang bisa kita (saya) lihat (tentu krn kekurangan saya!). Btw, rewako apaan? Salam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: